|
(Valeriana Darwis, Ketua DPP KB Pemuda Justita dan anggota Komisi Perkebunan DPP KNPI) Lahan memiliki arti lebih luas dari pada makna tanah, mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek dari lahan. Dalam hal pemanfaatan lahan, polanya lebih dekat ke arah pendayagunaan dan sekaligus pengaturan fungsi ketatalaksanaan lahan. Menurut Bappenas-PSE-KP (2006), pemanfaatan lahan merupakan resultante dari interaksi berbagai macam faktor yang menentukan keputusan baik perorangan dan kelompok maupun pemerintah. Oleh karena itu, proses perubahan pemanfaatan lahan sifatnya cukup kompleks, dimana mekanisme perubahannya melibatkan beberapa kekuatan seperti pasar, sistem administratif yang dikembangkan pemerintah, dan kepentingan politik.
|
|
|
( Gurgur Manurung , anggota Komunitas Air Mata Guru, mahasiswa doktor manajemen lingkungan UNJ Jakarta ) Maraknya praktik korupsi di tanah air melahirkan sebuah ide untuk memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum anti korupsi sedang digodok Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Begitu juga kurikulum lingkungan hidup, banyak kalangan mendorong agar lingkungan hidup dimasukkan dalam mata pelajaran khusus. Bahkan di beberapa daerah kurikulum lingkungan hidup telah dimasukkan sebagai pelajaran muatan lokal. Efektifkah pendidikan antikuropsi dan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran khusus untuk memperbaiki masa depan negeri ini?
|
|
|
(Heru Cokro, Ketua Bidang Pendidikan Nasional DPP KNPI 2008 - 2011) Di tengah berjuta harap, ada kecemasan panjang yang tak kunjung surut. Perubahan yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Harapan penuntasan korupsi, stabilitas ekonomi-politik, dan kedaulatan bangsa terkoyak oleh kekuasaan yang terus sibuk mengurusi dirinya. Sungguh, kondisi ini sangat tidak aneh karena proses peralihan rezim kekuasaan hanya bersifat change to change dan transaksional, bukan lagi transisional. Transisi yang merupakan kerangka waktu untuk menandai suatu pergantian dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi terjadi dalam suasana transaksional, suatu ciri dan tanda-tanda berkuasanya kroni-kroni rezim lama dalam format politik baru. Transaksional yang dimaksud adalah perilaku-perilaku politik rezim “baru,” yang berkompromi dengan kekuatan kroni-kroni Soeharto yang berubah topeng dalam suasana reformasi.
|
|
|
(Fuad Fachruddin, Direktur Indonesia Institute For Society Empowerment) Maraknya kasus-kasus korupsi di negeri ini membuat gemas dan cemas masyarakat terhadap masa depan Republik.Korupsi bagai kor yang dinyanyikan dengan penuh semangat seperi lirik lagu…dari sabang sampai merauke…, tetapi dengan sedikit perubahan di akhir bait pertama menjadi…berjajar para koruptor. Persis seperti laporan kompas pada juli lalu, peta korupsi begitu merata di semua kepulauan Indonesia, mulai level terendah birokrasi kita di tingkat RT, bahkan mungkin juga menjamah Istana Negara. Kondisi itu sangat layak dipertanyakan mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, dengan landasan kehidupan bangsa ini dibangun dengan nilai-nilai budaya dan agama yang menentang sepenuhnya praktik-praktik koruptif. Jangan-jangan praktik maraknya korupsi itu berhubungan erat dengan sistem pendidikan kita yang amburadul sejak Orde Baru, mengingat hampir seluruh koruptor adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata. Antara religiusitas dan proses pendidikan seakan tidak ada keterkaitan sama sekali sehingga tampaknya kita juga perlu mempertanyakan keseriusan para pendidik dalam melakukan proses transformasi nilai kepad anak didik.
|
|
|
