Selasa, 18/08/2009 16:26 WIB - Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak keberatan dengan rencana pemeriksaan terhadap orang bercadar yang dilakukan kepolisian. Selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan memburu Noordin M Top. "Kalau itu semacam protapnya kepolisian dalam rangka keamanan dan antiterorisme saya kira nggak ada masalah," kata Ketua MUI Amidhan saat dihubungi detikcom , Selasa (18/8/2009). Amidhan menambahkan, perlu ada informasi awal yang akurat terkait pemeriksaan ini. Jangan sampai semua orang yang bercadar diperiksa tanpa alasan yang jelas. "Perlu ada penyelidikan awal sebelumnya yang menunjukkan teroris tersebut pakai cadar," jelasnya. Ketika ditanya soal perlu tidaknya pembatasan terhadap orang bercadar, Amidhan menolaknya. Ia menilai hal tersebut terlalu berlebihan, khususnya di Indonesia. "Saya kira kalau di Indonesia ini agak berat karena kita kan bukan sarang teroris. Tapi kalau untuk penyelidikan silakan saja," lanjutnya. Amidhan menjelaskan, pemakaian cadar lebih terkait budaya Timur Tengah daripada perintah agama. Yang diperintahkan dalam Islam adalah menutup aurat. "Muka dan tangan boleh saja terbuka," kata Amidhan. (mad/iy) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 16:26 WIB - Denpasar - SBY telah ditetapkan sebagai pemenang Pilres 2009. Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (HAM) langsung mendesak SBY menuntaskan penyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu."Itu janjinya saat berkampanye," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, dalam Seminar HAM di hotel Nikki, jalan Gatot Subroto, Denpasar,Selasa (18/8/2009). Seminar ini membahas tentang Proyeksi Penegakan hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2012.Ifdhal mengatakan pemerintahan baru SBY harus berani menangani kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan di masa lalu. Mekipun hal itu, menurutnya, bukan hal yang mudah. "Mereka yang terkait memang punya akses ke kekuasaan dan ekonomi," ujarnya.Disebutkan, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, di antaranya Kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, kasus penembakan misterius, penghilangan orang, Talangsari, Kasus Wasior serta Wamena. Komnas HAM sudah menyerahkan sejumlah hasil penyelidikan untuk ditindaklanjuti namun berhenti di Kejaksaan Agung karena dianggap kekurangan bukti.Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan SBY perlu melakukan terobosan politik agar kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan. (gds/djo) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 16:15 WIB - Jakarta - Agar kewaspadaan meningkat, 1.180 personel Kodam IV Diponegoro Jateng dibekali pengetahuan anti teroris. Mereka diceramahi mulai dari peta teroris lokal hingga global.Acara digelar di Balai Diponegoro Makodam IV Diponegoro, Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Semarang, Selasa (18/8/2009).Peserta berasal dari Koramil, Kodim, Korem, dan Satuan Intelejen Kodam. Sedangkan pembicaranya adalah Asisten Pengamanan KSAD, Mayjen TNI Hendardji.Dalam paparannya, Hendardji lebih banyak menjelaskan terkuaknya pelaku pemboman Hotel JW Marriott dan Rizt Carlton. Juga, soal jaringan-jaringan teroris dan penyergapan di Temanggung.Saat sesi dialog, peserta bertanya mulai dari peran TNI hingga dana-dana yang mengucur ke TNI untuk penanganan teroris. "Salah satu upaya pencegahan terhadap terorisme, TNI punya desk anti teror di tingkat koramil," katanya.Usai acara, Hendarji mengatakan pembekalan tersebut sangat penting. Hal ini sesuai amanat presiden yang mengharapkan TNI membantu menangani aksi teroris. Prajurit diharapkan bisa menangkal secara dini kemungkinan-kemungkina yang terjadi. (try/djo) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 16:00 WIB - Jakarta - Petinggi PT Masaro Radiokom diperpanjang masa pencekalannya oleh KPK. Surat pengajuan itu sudah disampaikan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi."Diperpanjang untuk satu tahun. Sudah diajukan sejak 13 Agustus 2009," ujar Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Rianto saat berbincang via telepon, Selasa (18/8/2009).Pencekalan itu berlaku untuk Dirut PT Masaro Radiokom Anggoro Widjaj, Direktur Ir Putronefo A Prayugo, dan Direktur Keuangan David Angkawijaya. Sedangkan Preskom Anggono Widjaja, sudah meninggal dunia."Betul karena yang satu sudah meninggal dunia (Anggono Widjaja)," jelasnya lagi.Sebelumnya, KPK sudah mencekal 4 pimpinan perusahaan tersebut pada 22 Agustus 2008 silam. Pencekalan itu berdasarkan surat yang telah dikirimkan kepada dirjen imigrasi Depkum HAM tanggal bernomor R-3164/01/VIII/2008.Surat pencekalan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan No Sprin. Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008. (mok/ken) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 16:05 WIB - Denpasar - Densus 88 dikabarkan menangkap Iwan, orang yang diduga sebagai kurir penyaluran dana teroris. Namun Mabes Polri mengaku belum mengetahui penangkapan itu."Saya belum tahu. Kalau belum dirilis (oleh polisi), ya belum boleh dirilis," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Soekarna, usai berbicara pada Seminar HAM di Hotel Nikki, Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Selasa (18/8/2009).Nanan meminta bantuan kepada pers untuk tidak memberitakan sesuatu yang belum diungkap ke publik oleh polisi.Nanan beralasan bahwa polisi belum mengungkap perkembangan kasus teorisme karena masih dalam pemeriksaan. Sesuai UU, polri memiliki waktu selama 7 hari untuk melakukan pemeriksaan setelah penangkapan. "Baru ditangkap satu hari, sudah keluar (di media), jadi sudah tidak rahasia lagi, yang lain kabur semua," katanya.Sebelumnya diberitakan, Densus 88 menangkap Iwan pada Sabtu 15 Agustus, sekitar pukul 07.00 WIB. Iwan ditangkap saat hendak membuka tokonya di Pasar Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat. Iwan diduga sebagai kurir penyaluran dana teroris di Indonesia. (gds/djo) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 16:00 WIB - Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan akan mengajukan calon ketua MPR. PKB tengah menggalang dukungan dari berbagai parpol untuk mewujudkan keinginannya itu. "PKB pasti mengajukan calon ketua MPR, akan mengeluarkan calon, tunggu 1 Oktober," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2009). Pria yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan tidak mengelak dirinya akan maju bertarung memperebutkan kursi ketua MPR. Menurut dia, PKB harus merangkul partai lain untuk memuluskan jalannya. "Kalau saya hanya didukung PKB tentu tidak cukup. Kita tunggu perkembangan lobi dengan fraksi lain," kata Muhaimin. Dalam kesempatan ini, Muhaimin juga menyampaikan kebijakan PKB terkait kabinet SBY. Menurutnya, kabinet prosedurnya setengah dari kalangan partai dan setengah lainnya dari kalangan profesional. "Semua menteri harus profesional, sumbernya bisa dari partai, bisa dari nonpartai. Menteri dari partai menyehatkan demokrasi. Kalau dari profesional hak presiden," papar Muhaimin. Namun demikian, Muhaimin menyerahkan jawaban akhir kepada SBY sebagai presiden. "Memang semua diserahkan presiden, juga butuh kecocokan," pungkasnya sambil tersenyum. (van/aan) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 15:50 WIB - Jakarta - Festival budaya menyambut HUT RI ke-64 digelar di seputaran Monumen Nasional (Monas). 33 Provinsi di Indonesia ikut dalam acara ini. Mulai dari tarian adat hingga musik daerah ditampilkan tiap daerah.Misalnya saja, pantauan detikcom, Selasa (18/8/2009) di sekitar Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, warga memadati dan mengelu-elukan penampilan tiap daerah.Misalnya saja, dari daerah Jawa Timur yang menampilkan mobil hias angsa berwarna merah yang ditumpangi mantan puteri Indonesia Nadine Chandrawinata. Banyak warga yang melambai-lambaikan tangan dan menyapa Nadine yang tampak manis dengan baju yang juga berwarna merah muda.Juga penampilan atraksi musik tanjidor dari daerah Jakarta dengan membawakan lagu Tak Gendong juga mendapat aplaus meriah. Selain itu juga penampilan penari dari NTT juga membuat warga berdecak kagum.Acara yang digelar sejak pukul 14.30 WIB ini dijaga petugas ekstra ketat. Tiap 2 meter, seorang petugas baik dari kepolisian maupun TNI berjaga. Sebagian ruas jalan di Jl Medan Merdeka Barat dari arah istana menuju Indosat ditutup. Sedang ruas Jl Medan Merdeka Utara, praktis ditutup seluruhnya. Petugas mengalihkan jalur ke arah Jl Medan Merdeka Selatan. (ndr/iy) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 15:43 WIB - Jakarta - Kesimbangan (check and balances) antarkekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus menjadi ruh dalam konstitusi sebuah negara demokrasi. Hal ini diperlukan agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa ada pengecekan kekuasaan lain. "Tidak boleh ada kekuasaan yang begitu absolutnya tanpa ada pengecekan kekuasaan lain. Power must not go uncheck. Power tends to corrupts. Absolut power corrupts absolutely ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu dikatakan SBY dalam sambutannya memperingati Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2009). Konstitusi, kata presiden, juga harus menjaga keseimbangan antara negara dan rakyatnya. "Tak boleh negara terlalu kuat dan rakyat tidak  punya ruang. Tak boleh negara lemah sehingga tak bisa jalankan tugasnya. Harus pas betul," jelasnya. Presiden terpilih 2009-2014 ini menjelaskan konstitusi juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. "Konstitusi bukanlah kitab suci agama yang tak bisa diubah. Tapi tidak baik kalo konstitusi sering diubah. Yang baik punya jangka waktu lama, tidak mudah diubah-ubah setiap saat," pungkasnya. (lrn/aan) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Selasa, 18/08/2009 15:33 WIB - Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan santunan kepada Djahri, warga Temanggung yang rumahnya menjadi tempat persembunyian tersangka teroris Ibrohim. Muhammadiyah juga meminta polisi memperbaiki rumah Djahri yang rusak pascapenggerebekan Ibrohim oleh Densus 88.PP Muhammadiyah memberikan dua buah bingkisan kepada Djahri dan istrinya, Endang Istianingsih. Bingkisan pertama berupa amplop besar berisi peralatan salat. Bingkisan kedua berupa amplop kecil berisi uang."Ada tali asih dari kita kepada Pak Djahri, tapi besarnya tak seberapa," kata Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, H. Dahlan Rais, kepada wartawan seusai mendampingi Djahri dan istrinya bertemu dengan PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah di kantor Jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Selasa (18/8/2009).Menurut Dahlan, Djahri anggota aktif Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum pensiun dia menjadi guru agama di SD Ngadimulyo, Temanggung hingga tahun 2000. Kemudian menjadi guru agama di SMP Muhammadiyah 2 Kedu hingga sekarang. "kami bersyukur dia dibebaskan dan tidak terbukti terlibat," kata Dahlan didampingi Ketua Umum, Din Syamsuddin.Dahlan menambahkan, Muhammadiyah juga meminta polisi segera memperbaiki rumah Djahri yang rusak parah akibat penangkapan teroris tanggal 7-8 Agustus lalu. Menurutnya, Djahri sangat ingin membangun rumahnya serta berkumpul dengan anak cucunya kembali."Rumah itu bisa diperbaiki lagi atau membangun rumah baru lagi di sampingnya. Kita berharap polisi segera memberikan ganti rugi," kata Dahlan.Mengenai kondisi Djahri, Dahlan mengatakan, saat ini sudah cukup membaik. Pensiunan guru tersebut hanya membutuhkan pemulihan secara psikologis."Kondisi Pak Djahri sekarang juga sudah sehat, tinggal pemulihan secara psikologis. Pendampingan akan dilakukan oleh pengurus daerah, cabang, maupun ranting," pungkas Dahlan. (bgs/djo) Dapatkan berita terkini dari detikcom. Ketik REG POL kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat, Telkomsel, Tri) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!